“HUT ke-16” Menguji Integritas dan Kepercayaan Publik Terhadap Bawaslu Jelang Pilkada

Oplus_131072

Hari Ini, kontestasi Demokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sebuah lembaga bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Yang awal berdirinya dilatarbelakangi akibat Krisis kepercayaan terhadap berlangsung nya pelaksanaan pemilu.

Maka, dengan hadirnya lembaga Bawaslu diharapkan mampu berkontribusi dalam tegaknya keadilan pemilu dan menjaga kepercayaan publik terhadap suksesi Pesta Demokrasi di Republik Indonesia raya tercinta ini.

Cikal bakal berdirinya Bawaslu juga berangkat dari keresahan masyarakat yang menilai banyaknya manipulasi serta kecurangan yang dilakukan oleh petugas pemilu. Diantaranya kritik tersebut juga diekspor dari politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang mendesak pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada tahun 1982 dengan merubah Undang-undang. Dari situlah terbentuk awal Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak-Pemilu).

Sementara di Era Reformasi tuntutan penyelenggaraan pemilu yang bersifat mandiri semakin kuat. Maka dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara yang bersifat independen.

Lalu, Panwaslak mengalami perubahan nomenklatur menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), dan melalui Undang-undang No 12 Tahun 2003, terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu ini.

Undang-undang tersebut juga menjelaskan terkait pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuklah sebuah lembaga AdHoc yang terlepas dari struktur KPU. Kelembagaan pengawas pemilu diperkuat dalam Undang-undang No 22 Tahun 2007 berkenan dengan penyelenggara pemilu dan dibentuknya lembaga tetap yang kita kenal hari ini dengan sebutan “Bawaslu”.

Berdasarkan perjalanan nya, tonggak Demokrasi di Republik ini juga diembankan kepada Bawaslu untuk menjaga kesucian Demokrasi di Republik ini.

Begitulah sekilas perjalanan lembaga Bawaslu di Republik Indonesia ini. Pada 9 April 2024 lalu Bawaslu menginjak usia ke-16 tahun, penulis mengajak Masyarakat Lampung untuk melihat dan mengevaluasi apa dan bagaimana posisi Bawaslu Provinsi Lampung dan 15 kabupeten/kota di bawah nya.

Apa sudah berhasil meleburkan salah satu cita-cita dan cikal bakal kelahiran nya yakni untuk mengikis krisis kepercayaan publik terhadap Pemilu, atau malah sebaliknya kemunculan Bawaslu tidak berdampak apa-apa bahkan malah publik semakin ragu dan tak percaya dengan keberadaan Bawaslu ini.

Kenapa demikian, selama ini Dinamika dan problematika yang dihadapi Bawaslu secara kelembagaan maupun para komisioner nya kerap kali memunculkan perasaan ketidak percayaan publik bahkan kerap mengarah pada tindakan pelanggaran etik bahkan hukum.

Di HUT Bawaslu ke-16 tahun ini, Tentu kita ingin ada evaluasi besar yang dilakukan oleh Internal dan juga eksternal Bawaslu, dengan harapan kedepannya jauh lebih baik dan berintegritas.

Apalagi tahunn 2024 ini setelah tergelarnya Pileg dan Pilpres, Bawaslu akan penyelenggara Pemilu khususnya akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Lampung.

Lalu bagaimana dengan kesiapan Bawaslu sebagai lembaga pengawasan, hal ini perlu kita uji dan evaluasi secara gamblang dan terang-terangan terbuka ke publik.

Maka setelah tulisan Jilid I satu ini diterbitkan, penulis akan memberikan tanggapan dan keterangan lebih lanjut dan secara mendalam pada tulisan Jilid II nya nanti, berkenaan dengan beberapa persoalan yang dirasa sangat perlu di Evaluasi.

Semua kita lakukan, demi menjaga Integritas dan Profesionalitas serta Transparansi Lembaga Bawaslu Provinsi Lampung dan 15 Kabupeten/Kota lainnya.

Penulis : Refky Rinaldy, S.Sos