Kunker di Pesawaran Menteri ATR/BPN Sebut Sertifikat PTSL Jadi Penopang Masyarkat

Pesawaran – Adanya program sertifikat PTSL bisa menjadi penopang bagi warga masyarakat Pesawaran apabila ada usaha, sebab sertifikat ini dapat dimanfaatkan.

Hal ini dikatakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto yang didampingi Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona saat menyerahkan sertifikat hak milik kepada masyarakat Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng
Kabupaten Pesawaran, Kamis (26/10/23).

Dari total 787 sertifikat, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),.sebanyak 15 sertifikat diserahkan Menteri ATR/Kepala BPN secara door to door.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto disamping menyerahkan sertifikat, Ia melihat dari tampilan peta desa terdapat lahan lahan sawah yang menurutnya menjadi sumber pendapatan tulang punggung keluarga.

“Dan sertifikat PTSL ini juga menjadi penopang bagi mereka. Apabila ada usaha, sertifikat ini dapat dimanfaatkan namun saya berpesan sertifikat tersebut dijaga,” ucap Menteri Hadi.

Hadi menyebut untuk program PTSL – nya sendiri hampir 80 % sudah selesai semuanya dan harapannya 2024 dengan total target tahun ini 3.650 untuk seluruh wilayah Pesawaran bisa selesai 100 %. Karena sambung Hadi, dengan sertfikat nilai tanah akan naik dan nilai ekonomi juga turut naik.

Menteri yang pernah menjabat Panglima TNI menambahkan bahwa di Pesawaran program PTSL gratis hanya dibebankan biaya sesuai SKB 3 Menteri.

“Setelah ditanya satu per satu, rata rata untuk biaya materai dengan patok 200 ribu sesuai SKB 3 menteri. Semua gratis tadi saya sudah tanyakan ke pak Bupati kedepan BPHTB akan digratiskan sesuai dengan perda yang akan di sahkan,” tutup Menteri Hadi.

Sementara Bupati Pesawaran mengapresiasi kinerja Kementerian ATR/BPN dengan program PTSL yang memudahkan masyarakat di Bumi Andan Jejama dalam kepemilikan hak atas tanah.

Bupati Dendi mengatakan sertifikat tanah ini menjadi bentuk kepastian hukum hak atas tanah terhadap tempat tinggal milik masyarakat. Sertifikat juga menjadi instrumen yang bisa meminimalisir risiko terjadinya konflik pertanahan. Bukan hanya itu, sertifikat bahkan bisa menjadi motor penggerak masyarakat.

Nurhadi bersama istrinya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya memiliki sertifikat hak atas tanah yang saat ini ditinggalinya.

Dirinya berujar hari ini merupakan suatu peristiwa yang berharga sekaligus istimewa bagi ia beserta keluarga karena mendapat sertifikat langsung dari Menteri dan Bupati.

“Saya sangat berterimakasih kepada Pak Menteri, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kades serta jajarannya dan juga kepada pegawai BPN yang telah membantu kami sehingga proses pembuatan sertfikat lancar dan memudahkan kami. Saya sangat terbantu sekali,” pungkasnya.

Acara tersebut dihadiri Anggota DPR MPR RI Zulkifli Anwar, Staf ahli Bidang Pemerintahan Hukum Dan Politik Pemprov Lampung Ganjar Jationo, Forkopimda Kabupaten Pesawaran dan Kepala BPN Kabupaten Pesawaran besrta jajaran. (MP)