Ada Apa…???, Gubernur Arinal Di Intervensi Soal Jabatan Plh Beberapa Kadis

Bandarlampung – Belakangan ini sosok Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tengah di terpa badai, lantaran ia diintervensi habis-habisan perihal pengisian beberapa jabatan Kepala Dinas yang masih di jabat oleh Pelaksana Harian (Plh) untuk segera di definitifkan.

Desakan pertama datang dari Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung. Mereka mendesak Gubernur Arinal segera mengangkat Plh. Kadis Kominfotik Achmad Saefulloh untuk diangkat menjadi kepala dinas definitif di Diskominfotik Lampung.

Ketua IJP Lampung, Edwin Febrian mengatakan, saat ini Achmad Saefulloh menjabat sebagai Kadisdukcapil Lampung sehingga otomatis kinerja tidak akan maksimal dalam mempublikasikan hasil kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dalam mewujudkan 33 janji kerja program Lampung Berjaya.

“Mohon kepada Pak Gub, untuk mendefinitifkan saja beliau (Achmad Saefulloh,red) sebagai Kadiskominfotik,” kata Edwin Febrian saat menggelar jumpa pers di Media Centre, Pemprov Lampung, Senin (16/10/2023).

Lanjut Edwin, hal tersebut agar Achmad Saefulloh dapat fokus bekerja menginformasikan dan publikasi capaian Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim selama memimpin Lampung.

“Kalau sudah definitif saya haqul yakin kerja-kerja untuk menginformasikan capaian pembangunan dapat berjalan dengan maksimal,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, Diskominfotik adalah ujung tombak Pemprov dalam menyampaikan informasi terkait program kerja dan capaian Gubernur-Wakil Gubernur. Oleh sebab itu, sudah saatnya Gubernur mengambil sikap dengan segera mendefinitifkan posisi tersebut mengingat jabatan Arinal dan Nunik akan berakhir dua bulan lagi.

“Kita minta Gubernur mengambil sikap. Apalagi masa jabatan sudah tinggal dua bulan lagi. Masyarakat Lampung harus tahu dengan semua keberhasilan yang telah dicapai oleh pasangan Arinal dan Nunik dalam mewujudkan 33 janji program Lampung Berjaya,” tegas Edwin.

Sebagai Plh sambung Edwin, tentunya Achmad Saefulloh memiliki keterbatasan dalam hal kebijakan yang sifatnya administraif karena kewenangan strategis yang berdampak pada status hukum dan anggaran itu tetap menjadi tanggung pejabat definitif.

“Pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran. Ini tentunya akan membuat kinerja Plh tidak maksimal yang akhirnya Diskominforik berpotensi tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai mana harapan Gubernur,” tandasnya.

Sependapat dengan IJP, Akademisi Unila juga mendorongan Gubernur Arinal untuk segera mendefinitipkan sejumlah kepala dinas (kadis) dan kepala badan (kaban) di Pemprov Lampung.

Pengamat Kebijakan Pelayanan Publik Universitas Lampung (Unila), Dedi Hermawan menilai, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi harus segera menetapkan kadis atau kaban yang masih belum depinitif.

“Ya kurang efektif,” kata Dosen Fisipol Unila.

Sekedar untuk diketahui ada beberapa dinas dan badan yang saat ini dijabat oleh Plh. Seperti Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) Lampung dan Dinas Kominfotik Lampung.

Selain dinilai kurang efektif, penetapan kadis depinitif lanjut Dedi, juga sangat urgen. Sebab, dia menilai kadis/kaban sebagai perpanjangan tangan kepala daerah dalam mengeksekusi kebijakan.

“Keberadaan kepala dinas/ badankan sangat urgen untuk menjadi komandan lapangan dalam melaksanakan tugas tugas dari kepala daerah,” ungkapnya.

Untuk itu dia meminta Gubernur Lampung, untuk segera mengusulkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar dilakukan seleksi terbuka.

“Segera diusulkan ke KASN untuk dilakukan seleksi terbuka,” tegasnya. (***)