Suheri: Bawaslu Lampung Akan Maksimalkan Pengawasan Verfak Balon DPD RI

Bandarlampung – Dalam rangka memaksimalkan pengawasan Verifikasi Faktual bakal calon DPD RI Dapil Lampung. Bawaslu Provinsi Lampung mengintruksikan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk membentuk tim.

Hal tersebut disampaikan oleh Suheri selaku Ketua Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan, Ia mengatakan bahwa, Bawaslu Lampung akan menyesuaikan tim yang dibentuk dengan jumlah tim yang dibentuk oleh KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota.

“Selaku Person In Charge (PIC) pencalonan DPD RI, Divisi Hukum Bawaslu Lampung akan melakukan pengawasan melekat terkait sample dukungan dari masing-masing bakal calon yang terlampir di silon KPU,” Kata Suheri. Kamis (05/01/2023).

Ia melanjutkan, Bawaslu akan tegak lurus pada aturan, dan akan mengawal masyarakat yang akan melakukan keberatan jika terdapat pencatutan nama pada Daftar silon KPU untuk pencalonan DPD RI, terangnya.

Disamping itu, Bawaslu Lampung juga akan memaksimalkan dan mengoptimalkan pengawasan sampai pada tingkat bawah, pada verifikasi faktual.

“Fakta-fakta dilapangan harus tercatat dan terindentifikasi secara rigid dan detail,” jelasnya.

Mantan KPU Kabupaten Lampung Utara itu menerangkan, dalam hal ini pihaknya (Bawaslu) juga berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 519 dalam rangka pencalonan DPD RI.

“ASN, TNI dan Polri, perangkat Desa, Penyelenggara Pemilu, tenaga pendamping Desa/Fasilitator dilarang keras untuk memberikan dukungan untuk bakal calon DPD RI ini,” tegasnya.

Dan untuk masyarakat yang hendak mengecek apakah nama nya terdata atau tidak pada daftar dukungan calon DPD RI dapat mengakses secara mandiri melalui   https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung

“Saat ini KPU sendiri masih melakukan verifikasi administrasi untuk dukungan yang diberikan oleh bakal calon DPD RI ini sampai 12 Januari 2023 mendatang,” Kata Suheri.

Sementara untuk jadwal perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan ke satu 16 januari- 22 januari 2023, verifikasi administrasi perbaikan kesatu 23 januari-1 februari 2023 dan verifikasi faktual ke satu 6 februari-26 februari 2023.

Perbaikan penyerahan dukungan minimal pemilih kedua 12 maret-21 maret 2023, verifikasi faktual kedua 26 maret- 8 april 2023 dan penetapan pemenuhan syarat dukungan minimal pemilih persebaran 13 april-17 april 2023. (*)