Idris Abung : Rapat Paripurna DPRD Lampura Perlu di Evaluasi

Lampung Utara – Barisan Anak Lampung Analitik Keadilan (BALAK) Lampung menyoroti hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam pembahasan 3 Agenda yang diselesaikan dalam waktu satu hari yang dinilai terdapat indikasi cacat secara administrasi.

Kepada redaksi diksinusantara.com, Ketua BALAK Lampung, Yuridis Mahendra menilai gelaran Rapat Paripurna tersebut mengundang tanda tanya besar ditengah masyarakat, mulai dari perombakan AKD yang terjadi disaat Penyelenggaraan 3 Rangkaian Paripurna yang dilakukan dalam satu hari.

Ia mengungkapkan, lalu benarkah pembahasan 3 Agenda itu sudah sesuai Aturan, sebab tiga agenda Paripurna yang bersifat kilat itu dinilai tidak Quorum.

“Sebab, Rapat Paripurna di saat membahas APBD tahun anggaran 2023, jelas termaktub dalam UU perimbangan Keuangan Negara yang dengan tegas telah mengatur keuangan Pusat dan Daerah,” kata Idris Abung sapa akrabnya.

Pertama pada Pukul 09.00 Wib adalah Agenda Rapat Paripurna penyampaian PROPEMPERDA Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023 Oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) DPRD Lampung Utara yang digelar diruang Sidang Paripurna DPRD Lampung Utara.

Kedua, di hari yang sama pada Senin 14 November 2022 Pada Pukul 10.00 masih diruang sidang DPRD Lampung Utara setelah sidang Paripurna PROPEMPERDA Tahun 2023, kembali dilaksanakan sidang Paripurna agenda pembahasan tahap II yakni laporan hasil pembahasan tahap I oleh Panitia Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Utara, Persetujuan Paripurna, pendapat akhir Bupati Kabupaten Lampung Utara, Pengumuman Ikhtisar hasil Rapat, Panandatanganan hasil Rapat.

Ketiga, masih di hari Senin 14 November 2022 Pada Pukul 11.00 setelah Paripurna pembahasan RAPBD 2023 yang dilakukan diruang Sidang Paripurna DPRD Lampung Utara terkait masalah Persetujuan Paripurna, Ikhtisar Keputusan dan dilakukan Penandatanganan naskah hasil Rapat. Menariknya adalah, dalam agenda kegiatan inilah diketahui adanya perombakan AKD DPRD Kabupaten Lampung Utara, papar Idris Abung.

“Satu hal yang menarik dalam Paripurna adalah dari tiga rangkaian Agenda Paripurna dilaksanakan dalam sehari dan rentang waktu Pembahasan yang memakan waktu tidak lebih dari 6 jam,” Ungkap Idris Abung.

Artinya betapa seriusnya Anggota DPRD Lampung Utara pada saat rapat itu digelar, yang Notabene Rapat Paripurna Ini telah diketahui di hadiri oleh Ketua DPRD Lampung Utara, Wakil Ketua I DPRD Lampung Utara, Wakil Ketua II DPRD Lampung Utara serta 23 Anggota DPRD Lampung Utara yang jumlah Totalnya 26 dari 45 anggota DPRD Lampung Utara.

Guna membahas 3 Rangkaian Agenda Rapat Paripurna DPRD Lampung Utara sekali lagi Kita Wajib Apresiasi Dong betapa Luar biasanya Mereka Bekerja Untuk Masyarakat Lampung Utara.

“Bahkan saya rasa dan bisa jadi, sekali lagi bisa jadi ya, ini adalah satu bagian dari catatan sejarah adanya 3 Rangkaian Agenda penting Sidang Paripurna DPRD Lampung Utara yang membutuhkan Waktu 6 jam. Yang perlu kita lihat disini Adalah tingkat ke “Quorum” an peserta sidang Paripurna dalam pembahasan RAPBD tahun 2023 yang telah diketahui telah disahkan,” ujarnya.

Pertanyaannya sudah Quorum kah Peserta sidang saat itu sebab jika merujuk dalam aturan penghitungan 2/3 adalah jumlah total anggota DPRD Lampung Utara sebanyak 45 Orang dikalikan dua memunculkan angka 90, lalu angka 90 dibagi 3 menghasilkan angka 30 lalu di tambah 1 artinya ” Quorum” sidang Paripurna itu wajib di hadiri 31 Orang Anggota DPRD Lampung Utara.

Sementara dalam Paripurna itu semua sudah banyak yang tahu jika sidang Paripurna ini hanya di hadiri 26 orang artinya pembahasan itu Quorum nggak sih, ucap Idris Abung.

Saya rasa dan meyakini lah, tidak ada satu orangpun dari kalangan masyarakat Kabupaten Lampung Utara ini menginginkan adanya keterlambatan pembahasan agenda yang merujuk pada kemanfaatan tapi saya berharap jangan ada yang coba coba memanfaatkan ya, karena mereka ini Wakil rakyat loh, Panutan, cerminan. Artinya jangan sampai ada kesan membuat aturan tapi disinyalir menabrak aturan.

Apalagi Terkait hal membahas RAPBD, yang jelas payung hukumnya berdasarkan Undang-undang perimbangan keuangan Negara, Peraturan Pusat,Peraturan Kementerian, dan Peraturan Daerah, Ungkap Idris Abung.

Idris Abung juga memaparkan bahwa, tingkat ke Quoruman sangat mempengaruhi keabsahan sebuah keputusan.

“Ya anggota DPRD Lampung Utara itu lebih jagolah soal aturan mulai dari aturan pokok hingga regulasinya makanya saya disini hanya mengingatkan apakah sudah benar yang mereka kerjakan ya kalau memang mereka merasa sudah benar di balik semua itu artinya bersiaplah jangan salahkan jika, akan ada rakyat yang menggugat itu semua nanti, tunggu saja,” pungkasnya.

“Karena kami sebagai masyarakat juga memiliki tugas mengontrol kinerja, memantau langkah kebijakan, dan tetap mengacu pada sebuah aturan Dalam sebuah keputusan sebab kita berdiri atas dasar aturan dan payung hukum, meski Anggota DPRD memiliki Imunitas tapi bukan berarti kebal akan segala hal,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa, terkait aturan apa saja yang dilanggar, pihaknya tengah mengumpulkan dan melakukan kajian sesuai fakta.

“Tim kami masih mempelajari, mengumpulkan alat bukti dan keterangan apa-apa saja yang telah dilanggar mungkin besok kita kabari ya,” ungkap Idris abung kepada diksinisantara.com. (red)