12 Pelajar MAN 1 Krui di “DO”, BALAK : Korban Bisa Menggugat Perdata Hingga Pidana

Bandarlampung – Sempat diberitakan sebelumnya diberbagai media online, sebanyak 12 orang pelajar MAN 1 Krui diberhentikan oleh pihak sekolah lantaran dikabarkan bahwa siswa tersebut dianggap telah melampaui poin pelanggaran kedisiplinan.

Atas kabar tersebut membuat beberapa elemen masyarakat angkat bicara dan memberikan respon, seperti hal nya Barisan Anak Lampung Analitik Keadilan (BALAK) Lampung dan Juga Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Lampung.

Ketua BALAK, Idris Abung menilai apa yang dilakukan pihak sekolah telah melanggar Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dalam Beberapa pasal serta mengangkangi semangat Pemerintah pusat dalam upaya mencerdaskan Kehidupan Anak bangsa serta pelanggaran setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan layak.

“Memang masih dibenarkan ya ada sistem DO atau pemecatan jika dibenarkan darimana dasar hukumnya,jika tidak Bisa menunjukkan dasar hukum justru pihak Sekolah Bisa Di Tuntut Secara Pidana jika Korban mengalami Trauma Dan Secara Perdata jika merasa di rugikan materiil dan Moril.

Bukankah setiap Persoalan anak yang melanggar kedisplinan dan lain sebagainya, bisa di bicarakan secara baik baik saya rasa tidak ada masalah yang tidak bisa di selesaikan melalui proses di mediasikan antar kedua belah pihak dengan melibatkan wali murid atau orang tua dari siswa tersebut, Yang pasti Anak-anak tersebut tidak boleh putus sekolah begitu saja, maka perlu ada mediasi bagaimana mencarikan jalan keluar nya, tanpa menimbulkan problematika, sebab khawatirkan berdampak pada Trauma, Bulying dan lain sebagainya” Kata Idris Abung kepada diksinusantara.com, Kamis (10/11/2022).

Lebih lanjut Idirs Abung juga meminta Kanwil Kemenag Provinsi Lampung untuk mengambil sikap terkait persoalan ini, mengingat MAN 1 Krui tersendiri ruang lingkupnya dalam pengawasan Kanwil Kemenag.

“Pihak MAN 1 Krui terlihat arogan juga jika siswanya Di DO tanpa Solusi alias mengeluarkan siswa begitu saja bahkan menurut informasi yang kami dapatkan dari salah seorang Wali Murid, pihak sekolah tidak mengeluarkan surat pindah ataupun administrasi tertulis, jelas itu bukan cara-cara ideal sebagai lembaga pendidikan resmi, kakanwil Kemenag harus melakukan pendalaman dan evaluasi soal ini,” ujarnya.

Idris Abung memaparkan dalam kasus ini jika kita merujuk pada aturan pertama
Larangan diskriminasi guru terhadap siswa ini temuat dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU 20/2003 menerangkan bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban, salah satunya, untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.

Kedua, ketentuan Pasal 20 huruf c UU 14/2005 menegaskan bahwa guru berkewajiban untuk bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.

Ketiga, Dalam Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 perlindungan anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Karena masih berusia 17 tahun, Anda masih dikategorikan sebagai anak yang hak-haknya dilindungi oleh UU 23/2002 dan perubahannya.

Adapun hak anak sebagaimana diatur Pasal 4 UU 23/2002 adalah hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Lebih lanjut, dalam.Pasal 76A huruf a UU 35/2014 melarang setiap orang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.
khusus untuk pelanggaran terhadap Pasal 76A UU 35/2014, pelakunya diancam dengan pidana sesuai Pasal 77 UU 35/2014, yaitu dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.

Jika merujuk dalam kalimat mengalami trauma, hal tersebut dapat dikatakan sebagai kerugian moril sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 76A UU 35/2014, dan oleh karenanya, para pelaku dapat dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 76A UU 35/2014.

“Di samping itu, korban dapat mengajukan gugatan terhadap oknum guru yang melakukan tindakan diskriminasi atas dasar perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHP PERDATA yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut jika keputusan Pihak Sekolah di nilai mengandung Unsur Diskriminasi,” Tegas Idris Abung.

Sementara itu, Ketua DPD AWPI Provinsi Lampung Refky Rinaldy, S.Sos berharap kepada pihak terkait, seperti Kanwil Kemenag Lampung, DP3AKB, dan lembaga lainnya turut terlibat menyelesaikan persoalan tersebut.

“Agar semua nya klir dan tidak menimbulkan gejolak dan konflik kedepannya, kondisi si anak juga perlu kita perhatikan, psikologi nya harus dijaga, bila perlu pihak kepolisian juga dilibatkan, kita ingin tahu juga apa penyebab sesungguhnya si pelajar dikeluarkan dari sekolah nya, apakah terlibat kriminal atau apa, kalau soal kedisplinan artinya anak tersebut perlu mendapat pembinaan secara khusus, pendidikan kita juga tidak sekedar bicara kecerdasan pikiran, emosional dan physical nya juga menjadi tanggungjawab institusi pendidikan, jadi tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja,” papar Refky.

Yang pasti, lanjutnya, perlu tabayun dulu lah intinya agar semua keputusan yang di ambil benar-benar menjadi jalan terbaik dan yang terpenting anak-anak tersebut dapat kembali mendapat pendidikan (Sekolah), pungkas Refky. (Kybar)