7 Proyek PU Balam Diduga Sarat Penyimpangan, Peran APH Ditunggu !!!

Bandarlampung – Sejumlah proyek pemeliharaan jalan dan jembatan yang dikelola Dinas PUPR Bandarlampung diduga sarat penyimpangan. Tercatat ada tujuh paket proyek APBD Kota Bandarlampung tahun 2022 yang dimenangkan oleh satu perusahaan saja.

Dari penelusuran tim investigasi Gerakan Aktivis Kawal Reformasi (GAKAR) Lampung melalui berbagai sumber termasuk LPSE Kota Bandarlampung. Ditemukan beberapa kejanggalan dan sarat akan penyimpangan atau ada dugaan pengondisian kegiatan proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandarlampung yang melibatkan oknum pejabat tinggi dilingkungan Pemerintah Kota Bandarlampung.

“Dari pantauan kami, terdapat satu perusahaan yang tercatat sebagai pemenang lelang dengan jumlah tujuh paket kegiatan di dalam satu Dinas. Dan perusahaan tersebut berinisial (PT. GMK). Dalam hal ini kami menunggu peran Aparat Penegak Hukum untuk menindaklanjuti persoalan ini,” Kata Resky kepada diksinusantara.com.

Kemudian, lanjutnya, dari ketujuh paket tersebut, dua diantaranya yakni pengadaan barang, kedua paket tersebut telah dimenangkan oleh PT berinisial GMK ini. Satu Pengadaan Bahan Material Jembatan APBD-P senilai Rp.1,5, miliar dan satunya lagi Pengadaan Bahan Material Jalan Rigit Beton senilai Rp.2 miliar, paparnya.

Kemudian, untuk 5 paket lainnya yakni :

1. Rehabilitasi Jembatan Pulau Pasaran (lanjutan). Senilai Rp.1,5 miliar.

2. Peningkatan/Pelebaran Jalan Kesehatan Kec. Tekuk Betung Utara. Senilai Rp.2,3 miliar.

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi/Pembangunan Trotoar Jalan Sultan Agung kec. Way Halim. Senilai Rp.7 miliar.

4. Pemeliharaan/Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Ki Agus Anang (Rigit) Kec. Panjang. Senilai Rp.1,5 miliar.

5. Pemeliharaan/Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Alimudin Umar (Rigit) Kec. Sukabumi. Senilai Rp.3,5 miliar.

Dan lagi-lagi, kelima proyek tersebut dimenangkan oleh perusahaan PT. GMK. Jadi total Proyek PU Balam yang dipegang oleh PT. GMK ini sebanyak tujuh Proyek. Total keseluruhan mencapai Rp.19,3 miliar. Maka diduga kuat ada persengkongkolan antara pihak-pihak tertentu atas kegiatan tersebut, yang diduga telah terkondisikan.

Saat dikonfirmasi ke Kabid Binamarga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandarlampung, Dedi mengarahkan wartawan untuk konfirmasi ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) kota Bandarlampung.

“Kalau masalah tander itu ke bagian BPBJ,” tuturnya saat dihubungi via telpon, Selasa (01/11/2022).

Sayangnya, saat dikonfirmasi ke Kepala Biro PBJ Kota Bandarlampung, Risky Agung tidak berada ditempat. (rls/Red)

Tampilan LPSE Kota Bandarlampung