DPC Pospera Desak Bupati Lampura Turun dari Jabatan

Lampung Utara – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Kabupaten Lampung Utara kembali menyampaikan pernyataan sikap dengan teriakan “Selamatkan Lampung Utara Jilid Dua”, yang meminta Bupati Lampung Utara, Budi Utomo turun dari kuris jabatan, Kamis (27/10/2022).

Ketua DPC Pospera Kabupaten Lampung Utara yang, Juani Adami ini kembali menggelar aksinya di depan Kantor Pemkab Lampung Utara. Dalam aksi tersebut DPC Pospera Lampung Utara mengatakan, kondisi Kabupaten Lampung Utara pasca OTT Eks Bupati yang dahulu menjadi sangat Kronis.

“Itu dinilai dari tidak adanya kemajuan baik itu dibidang sosial masyarakat, pendidikan, kesehatan, bahkan yang lebih parahnya lagi kondisi ekonomi yang makin terpuruk,” katanya.

Lanjutnya, kepemimpinan Budi Utomo selaku Bupati Lampung Utara tidak adanya progres yang baik. Bahkan kembali diulas janji-jani politik pada saat kampanye pemilu lalu. Janji-janji itu diduga tidak ada yang ditepati atau terpenuhi.

“Contohnya mensejahterakan masyarakat, perbaikan infrastruktur, peningkatan pendidikan, kesehatan dan mungkin janji-janji lainnya yang kami rasa tidak ada yang terpenuhi,” ujarnya.

Selain itu, dari hasil penemuan Mendagri bahwa Lampung Utara telah jatuh pada posisi ke-15 di Provinsi Lampung. Dari penemuan tersebut, dapat diduga Kabupaten Lampung Utara memang benar dalam keadaan terpuruk.

Kemudian, disinggung juga tentang APBD Perubahan tahun 2022 yang diduga kurang transparan. Pernyataan tersebut dilontarkan sesuai dengan adanya konflik ketidakjelasan anggaran tersebut.

“Kalau untuk ABPD Perubahan itu kan sudah ada pengantinnya, tinggal saja bagaimana mereka menggunakan dan memanfaatkan itu dengan baik, tapi kalau diliat dari sikon yang seperti sekarang ini banyak sekali permasalahan anggaran itu, diduga tidak transparan, kepada Sekda Lampung Utara agar supaya bisa menjelaskan kemana anggaran di Lampung Utara ini, biar jelas! Masyarakat sekarang ini menjerit dengan keadaan yang sekarang ini,” tegasnya.

Disisi lain, ia juga menyebutkan persoalan proyek yang ada di Lampung Utara, yang bersumber dari SKPD penerima anggaran tersebut. Dimana pelakasanaan proyek tersbutdiduga lebih signifikan pelaksana (Perusahaan) dari luar Lampung Utara.

“Kenapa lebih pro ke perusahaan luar? Kan disini juga banyak perusahaan yang cukup handal, mestinya kasih kesempatan untuk pengusaha-pengusaha atau pemborong yang ada di wilayah Lampung Utara,” ujarnya.

Dilihat dari banyaknya permasalahan yang ada, sehingga Lampung Utara dinilai sebagai kabupaten terpuruk, maka dengan ini Bupati Lampung Utara diminta mundur atau turun dari kursi jabatannya.

“Jadi lebih baik Bupati mundur aja, karena tidak ada progres yang baik, tidak ada peningkatan, tidak ada penyelesaian. Jangan beralasan sakit, sakit dan sakit, tapi tidak ada surat pernyataan dari dokter, tapi akhir-akhir ini bisa dinas luar,” paparnya.

Keadaan lagi seperti ini, dipimpin sama orang yang sakit. Dipimpin sama orang yang sehat saja belum tentu cepat kelar, apalagi dipimpin sama orang yang sakit terus. (*)