Kental Aroma KKN, APH Diminta Gerak Cepat Usut Dinas PU Kota Bandarlampung

Bandarlampung – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandarlampung diduga melakukan praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang berjalan secara terstruktur sistematis dan masif (TSM) yang melibatkan unsur pejabat di lingkungan Dinas PU setempat.

Hal tersebut terlihat dari beberapa realisasi kegiatan seperti rekontruksi Jalan Pahlawan, Kecamatan Kedaton dan Jalan Pulau Bangka, Kecamatan Sukabumi dalam realisasi nya kental dengan aroma KKN serta adanya kecacatan dalam teknis pengerjaan nya.

Realisasi kegiatan tersebut diduga kuat adanya pengondisian pihak pelaksana, serta adanya persekongkolan antara ULP dan pihak Rekanan, diduga kuat hal tersebut terdapat unsur perintah dari Pemangku kebijakan dan melibatkan struktural dari Dinas PU kota Bandarlampung.

Selain itu, adanya indikasi muatan Gratifikasi dengan adanya setoran (Fee) atas pekerjaan tersebut. Bahkan dari hasil Up Num dalam pelaksanaan nya diduga tidak sesuai berdasarkan kontrak yang ada.

Informasi dari narasumber yang harus kami rahasiakan mengatakan, terkait adanya fee proyek dan pengondisian kegiatan itu bukan hal baru Dinas PU Kota Bandarlampung, bahkan berlangsung secara sistematis dengan melibatkan unsur pejabat hingga pihak luar.

Kemudian, dari kebobrokan mekanisme di atas, berdasarkan pantauan di lapangan mengakibatkan hasil pekerjaan yang tidak maksimal, sebab dari teknis dan bahan material yang diduga kuat hanya dikerjakan secara asal-asalan.

Menurut informan dilapangan, kepada diksinusantara.com menjelaskan, kebobrokan kegiatan tersebut terlihat dari tidak meratanya permukaan jalan akibat adanya dugaan pengurangan notase/spesifikasi dalam realisasinya juga terlihat dari kepadatan dan tingkat ketebalan yang sangat minim. Kini kondisi jalan tersebut bahkan sudah ada yang berlubang dan rusak.

Selain itu, diduga untuk menghindari pantauan masyarakat dan pengawasan dari stakeholder terkait, proses pengerjaan proyek tersebut diduga disengaja dilakukan pada waktu malam hari.

Maka, berdasarkan informasi dan temuan di atas, masyarakat meminta agar kebobrokan ini segera diproses oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk diungkap dan ditindaklanjuti berdasarkan ketetapan hukum yang berlaku. (Red)