3 Item Proyek Dinas PUPR Lambar Diduga Asal Jadi

Lampung Barat – Gerakan Solidaritas Analisis Kebijakan (GASAK) Lampung mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung periksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (kadis-PUPR) Kabupaten Lampung Barat serta PPK dan PPTK atas dugaan indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dibeberapa proyek tahun anggaran 2021-2022.

Beberapa proyek tersebut antara lain;

1.Ab.4/Normalisasi Tanggul Way Warkuk Buay Nyerupa Rp.499.106.000,00 Dimenangkan Oleh Cv. Dwi Cipta Utama

2.Dak.2/Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bangkenol Rp. 962.000.000,00 Dimenangkan Oleh Cv. Kaifataro

Dan kegiatan tahun 2022

3.Ab.4 Normalisasi Way Warkuk Buay Nyerupa Rp.363.855.000,00 Dimenangkan oleh Cv. Pepulau Raya

Ketua Umum GASAK Lampung, Rahman mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi dan peninjauan langsung pada proyek tersebut, ia menyebutkan pihaknya menemukan proyek tersebut dalam keadaan rusak, padahal usia proyek itu masih seumur jagung.

“Berdasarkan hasil tim investigasi GASAK, turun kelapangan melihat dan mengecek hasil pengerjaan realisasi proyek tahun

Anggaran 2021 dan 2022 tersebut sangat memprihatinkan, terhitung masih seumur

jagung pengerjaan proyek terlihat nampak sudah hancur dan bobrok,” ujarnya saat dimintai keterangan, Kamis (06/10/2022).

Ia menyayangkan hasil pengerjaan proyek-proyek yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun anggaran 2021 dan 2022 itu dikerjakan terkesan asal-asalan yang diduga hanya untuk mengambil keuntungan yang lebih besar. 

“Kami menemukan proyek-proyek tersebut mengandung unsur kejanggalan yang mengarah pada dugaan tidak sesuai spek/rab, pengurangan volume dan Mark-up. Parahnya lagi beberapa Perusahaan diduga melanggar aturan Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi,” tambahnya.

Rahman juga meminta kepada Bupati Lampung barat untuk mengevaluasi kinerja dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat dan mengambil tindakan tegas terhadap kepala dinas PUPR yang diduga tidak benar

Dalam pengelolaan anggaran serta pengawasan proyek dilingkungan dinas PUPR kabupaten Lampung barat.

“Kami meminta kepada Aparat penegak hukum, BPK RI Perwakilan Lampung, Kejati Lampung, dan Kejari Lampung Barat untuk membentuk tim audit investigasi, dikarenakan adanya indikasi dugaan Persekongkolan jahat pengondisian proyek, dan realisasi proyek yang beraroma KKN, Serta adanya permainan usaha tidak sehat dilingkungan dinas PUPR Lampung barat,” lanjut Rahman.

Ia juga mengatakan dirinya bersama jajaran LSM Se-Lampung akan turun aksi, jika laporannya ini tidak diindahkan oleh pemerintah setempat. (Red)