Dua Proyek BPDB Lampung Bakal Dilaporkan ke Kejati

Bandarlampung – Pengerjaan proyek Normalisasi Sungai Way Kuala dan Sungai Way Belau Kota Bandarlampung diduga telah merugikan negara. Sebab dalam pelaksanaannya terindikasi adanya praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme serta Gratifikasi.

Gabungan lembaga Pergerakan Aksi Jaringan Anti Korupsi (PAJAK) dan Front Pemantau Anggaran Daerah (FROPAGANDA) bakal melaporkan dugaan tersebut kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung agar dapat segera melakukan penindakan.

“Kami sudah melakukan penelusuran terkait kondisi dilapangan. Dan kuat dugaan kami antara oknum BPBD Provinsi Lampung dan rekanan ada main dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021 ini,” Kata Resky Koordinator Pajak.

Lanjutnya, kita sudah mencoba mengkonfirmasi kepada pihak BPBD Provinsi Lampung perihal ini, namun sampai saat ini belum ada komentar ataupun sikap dari pihak BPBD sendiri, jadi Rabu (14/09/2022) besok kami merencanakan akan melaporkan ini kepada Kejati Lampung.

Sementara itu, koordinator Fropaganda Mahyudi Saputra mengatakan bahwa, pihaknya akan terus mengawal dan memastikan dugaan KKN dilingkungan BPBD Provinsi Lampung ini betul-betul diproses secara serius nantinya oleh pihak Kejati Lampung.

“Ada dua kegiatan yang kami soroti, proyek Normalisasi Sungai Way Kuala dan Sungai Way Belau, kita akan kawal sampai tuntas,” ujarnya.

Selain itu, diketahui bahwa Pajak dan Fropaganda juga telah melakukan konsolidasi ke beberapa elemen termasuk salah satu organisasi profesi wartawan yakni AWPI Lampung untuk dapat turut mengawal persoalan ini melalui pemberitaan.

“Kita sudah komunikasi ke ketua AWPI Lampung. Kita minta pengawalan melalui pemberitaan dan kami juga minta Didampingi sampai pembuatan laporan agar informasi ini dapat diketahui oleh masyarakat. Sebab, banyak pihak yang dirugikan karena persoalan ini. Selain Terindikasi merugikan negara, Asas manfaat bagi masyarakat tidak dirasakan,” pungkasnya. 

Disisi lain, Ketua AWPI Provinsi Lampung Bung Refky membenarkan bahwa kedua lembaga di atas telah berkomunikasi dengan nya, sementara ini ia tengah mempelajari tentang dugaan KKN dan Gratifikasi tersebut.

“Ya betul, bung Resky sudah hubungi saya, dan setiap informasi dari dari masyarakat yang masuk kepada kita pasti kita tampung, kini sedang kita pelajari. Kita mempelajari nya tentu dengan perspektif media, mungkin nanti akan kita konfirmasi terlebih dahulu ke pihak BPDB nya, karena informasi yang harus kami dapat tentu haruslah berimbang, serta berjalan sesuai dengan produk pers baik Undang-undang serta Kode Etik Jurnalistik,” jelasnya. (Red)