Respon Kenaikan BBM, ADO Lampung Bakal Aksi di DPRD Provinsi Lampung

Bandarlampung – Merespon penolakan masyarakat terkait kenaikan bahan bakar minyak (BBM) akibat dicabutnya subsidi oleh pemerintah Republik Indonesia, Asosiasi Driver Online (ADO) Lampung menggagas aksi demonstrasi bertajuk GEDOR 809.

Ketua ADO Lampung, Atoba, saat ditemui jelang rapat konsolidasi aksi GEDOR 809 mengatakan dirinya bersama seluruh unsur komunitas driver online lainnya memang telah mengagendakan gerakan moral ini sejak beberapa waktu belakangan hingga akhirnya disepakati bersama akan dilaksanakan pada esok hari Kamis (08/09/2022).

Terkait teknis pelaksanaan, Atoba menambahkan aksi GEDOR 809 rencananya akan mengambil titik kumpul di Tugu Adipura hingga akhirnya berakhir di Kantor DPRD Provinsi Lampung sebagai lokasi yang disasar untuk menyampaikan orasi kebangsaan.

“Kita akan mulai dari Adipura sebagai titik start dan akan berakhir di DPRD Provinsi untuk penyampaian aspirasi” Ujarnya

Pada kesempatan yang sama Deni Ahmadi, Koordinator Lapangan Aksi GEDOR 809 ikut angkat bicara, menurutnya pilihan pemerintah untuk menaikan BBM setelah badai covid-19 yang menghantam perekonomian negara adalah pilihan yang tidak merefleksikan keberpihakan pada masyarakat kecil.

Lebih lanjut Deni menuturkan sebagai salah satu perwakilan driver online dirinya bersama ribuan rekan seprofesi merasa terpanggil untuk turun ke jalan membela hak-hak driver online yang semakin terhimpit keadaan ekonomi yang anjlok akibat dampak langsung kenaikan BBM beberapa waktu lalu.

“Saya dan teman teman terpanggil untuk hak kami yang makin terjepit keadaan karena kenaikan BBM akibat kedzoliman penguasa” Kata Dia

Sebelumnya diberitakan Aksi GEDOR 809 pada prinsipnya memiliki beberapa point tuntutan yang menjadi dasar perjuangan para pahlawan jalanan ini. Adapun point-point tuntutan tersebut diantaranya adalah menolak kenaikan BBM subsidi sebab BBM merupakan modalitas utama transportasi online, meminta pemerintah daerah untuk memberlakukan kebijakan BBM harga tertentu bagi para driver online yang dibedakan dengan pengendara umum, serta memberlakukan regulasi tarif dasar transportasi online agar tidak terjadi perang tarif antar pengembang aplikasi yang dirasa merugikan driver online. (Rls)