Rapat Paripurna DPRD Tubaba Ditunda, Diduga Mosi Tidak Percaya

Tulang Bawang Barat -Rapat Paripurna Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) APBD tahun 2023. (28/07/22)

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Ponco Nugroho tersebut ternyata mengalami kejanggalan. Pasalnya, sejumlah Anggota DPRD Tulang Bawang Barat tidak ada di dalam ruangan rapat yang sebelumnya ada wajah-wajah yang sudah terlihat, saat akan dimulai beberapa terlihat menjauh dari tempat ruang Rapat.

Berdasarkan Tata Tertib (Tatib) DPRD No: 1/2020 Pasal 97 ayat 1, huruf C. Rapat paripurna wajib dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD, Dari jumlah 30 orang anggota hanya 13 orang anggota DPRD Tubaba yang hadir maka Forum rapat tidak terpenuhi, maka rapat paripurna penyampaian kebijakan umum anggaran ruang PPAS anggaran pendapatan belanja APBD tahun 2023 ditunda. 

Rapat yang seharusnya dimulai jam 10.00 wib jadi molor sampai jam 12.00 dengan skor pertama waktu 10 menit dan skor waktu kedua 5 menit lalu Rapat ditutup kembali oleh Ponco Nugroho ketua DPRD Tulang Bawang Barat.

“Rapat paripurna, ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan atau setelah rapat Banmus (badan musyawarah),” Terang Ponco saat mengakhiri Rapat.

Sekretaris DPRD Tubaba, Rudi Riansyah Saat ditanya apakah Rapat ditunda karena mosi tidak percaya, Rudi Yansyah mengelak,

“Mungkin ada kegiatan lain diluar, mungkin ada suatu hal yang memblok diantara mereka, mau kita buatkan agenda baru kedepan akan kita musyawarahkan,” jelasnya.

Lanjut Rudi, Setiap paripurna sudah disiapkan dana untuk keperluan rapat tersebut, sangat disayangkan dibuat mubazir.

Setelah Rapat ditutup dan selesai insan pers mempertanyakan kuorum Paripurna dilobi ruang rapat DPRD Tubaba pada PJ Bupati Zaidirina. Dirinya tidak banyak komentar masalah internal di DPRD Tubaba, hanya mengingatkan agar legislatif dapat berpikir untuk kepentingan masyarakat.

“Tujuan kita bekerja, adalah berkewajiban melaksanakan pembangunan dan pemulihan ekonomi di Kabupaten Tubaba, untuk kesejahteraan masyarakat. Intinya, saya harap semua dapat berpikir kesitu sebagai kewajiban pemerintah baik eksekutif dan legislatif. Sehingga, kedepan kita harus duduk bersama membahas apa yang lebih perlu dilakukan,” tegas Zaidirina. (Darwis)