DPRD Lampung Tengah Soroti Pemerataan PBI BPJS

Lampung Tengah – Jaminan Kesehatan Masyarakat tertuang didalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Maka peran Pemerintah dalam hal ini sangat ditunggu dalam mewujudkannya.

Maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah (Lamteng) memastikan seluruh masyarakat miskin mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan berupa Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dianggap sebagai sesuatu yang vital. Karena hal tersebut adalah salah satu instrumen memutus mata rantai kemiskinan yang sudah menjadi komitmen dalam kesepakatan global SDGs.

Selain itu, UU Nomor 24 Tahun 2011tentang BPJS juga sebuah program jaminan sosial yang melingkupi kesehatan dan juga ketenagakerjaan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, ada sekitar 11,8% atau sekitar 163.795 jiwa yang masuk kategori miskin dari jumlah 1.388.094 jiwa penduduk Kabupaten Lampung Tengah.

Sementara itu, data PBI Kabupaten Lampung Tengah per/bulan Juni 2022 ada sekitar 36.820 jiwa. Jamkesprov sebanyak 27.490 jiwa dan PBI APBN sebanyak 455.215 jiwa.

Jika mengacu pada data tersebut, seharusnya masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Lampung Tengah sudah tercover melalui program PBI BPJS, baik PBI APBD Kabupaten maupun PBI APBN.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Cecep Zamani menjelaskan bahwa, ada beberapa masalah yang terjadi didalam pelaksanaan nya.

“Masih banyak penerima manfaat lama yang sebenarnya sudah tidak layak menerima, tetapi masih mendapatkan bantuan PBI BPJS,” Kata Cecep dari Komisi IV DPRD itu.

Kemudian, lanjutnya, banyak penerima manfaat PBI BPJS tersebut yang merupakan keluarga dari aparatur Desa. “Kurangnya tenaga tim verifikator di Dinas sosial Lamteng dan efektivitas musyawarah kampung untuk verifikasi layak dan tidaknya mendapatkan PBI BPJS harus benar-benar terkontrol,” jelas Cecep.

Lanjut Cecep, Pemerintah Daerah juga sudah seharusnya segera melakukan tindakan yang bersifat formal dan intruksional untuk mengentaskan permasalahan tersebut berdasar besarnya masalah, pentingnya masalah, sensitivitas masalah dan efisiensi dalam anggaran.

 “Ada beberapa hal juga yang cukup menghambat masyarakat Lamteng memperoleh hak PBI BPJS, seperti operator Desa SIKS –NG sering berganti saat Kepala Desa berganti. Musyawarah kampung untuk menyaring DTKS belum maksimal. SDM untuk verifikasi di Dinas Sosial masih kurang. PBI APBD tidak cukup untuk mencover semua Masyarakat tidak mampu. Pengawasan oleh DPRD terhadap program PBI belum dilakukan berkala. Dan anggaran untuk penambahan SDM serta pengawasan masih kurang,” pungkas nya.

Untuk itu, Cecep berharap pada aparatur kampung dan Dinas terkait agar kiranya dapat duduk bersama-sama membahas masalah ini. “Agar ke depan, pemerataan soal PBI BPJS terhadap 11,8 % masyarakat miskin di Beguai Jejamo Wawai dapat terealisasi. (Red)