Tak Punya BPJS, Puskemas Menggala Tarik Biaya Rp.20 Ribu “Warga Mengeluh”

Tulang Bawang – Salah seorang warga di Lk.Lingai, Kelurahan Menggala Tengah Kabupaten Tulang Bawang keluhkan dan pertanyakan adanya penarikan dana senilai Rp.20.000;- bagi warga yang hendak berobat namun tidak memiliki kartu BPJS.

“Ya, saat saya mau berobat di Puskesmas Menggala, saya yang tidak memiliki Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, itu diwajibkan untuk membayar senilai Rp.20.000,- yang tertera di Karcis Puskesmas Menggala yang di berikan oleh petugas Pelayanan Umum saat melakukan pendaftaran pasien,” Kata warga kelurahan Menggala Tengah yang harus kami rahasiakan identitasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dulu kalau kami berobat disini, cuma modal poto kopi KTP dan bayar cuman Rp.5.000;- saja. Dan menurut saya Pemerintah ini semau – mau nya membuat aturan tanpa memikirkan nasib masyarakat umum, contohnya saja tadi saya menanyakan kepada petugas Pelayan. Kalau kami tidak ada uang dan kartu BPJS apakah kami tidak bisa berobat?. Petugas itu pun menjawab bisa jadi pak”. Cetusnya.

Saat ditemui diruang kerjanya, Vera Agusella A.md, Kep. selaku Kepala TU Puskesmas Menggala menjelaskan, “Ya benar pak, itu memang Peraturan Daerah (Perda) No. 02 Tahun 2021 tentang aturan tersebut. Dimana sudah 20 Puskesmas yang ada dikabupaten Tulang Bawang sudah menyepakati aturan tersebut, lebih enaknya langsung saja menanyakan kepada Kepala Puskesmasnya, nanti siang beliau ada kok,” ucapnya kepada awak media.

Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulang Bawang, melalui Sekretaris Dinas (Sekdis) Solihin menjelaskan bahwa, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tertuang dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas atau Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

“Jadi intinya mereka itu bisa mengelola duit sendiri, artinya mereka itu ada pemasukan dan kemudian mereka bisa mengelolanya sendiri untuk kebutuhan dan segala macam. Jadi mereka itu ada DPA nya sendri, seperti sistem model Rumah Sakitlah (Mandiri),” Jelasnya.

Saat dikonfirmasi perihal sistem dan mekanisme keuangan tersebut, Solihin mengatakan bahwa, uang yang dikumpulkan dari penarikan tersebut, itu disetorkan ke Kas mereka sendiri, sama seperti Rumah Sakit (RS) Kas BLUD yang ada di Bank Lampung.

“Jadi itulah positif negatifnya BLUD ini di mata masyarakat, ya memang itulah berdasarkan Perda tadi, dan Perda ini yang buatnya berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah (Pemda) sama DPRD. Dan silahkan untuk diberitakan, kalau emang itu masukan untuk Pemerintah Daerah. Karena Bupati kita ini terbuka kok,” Tutupnya. (Nur/Tim)